Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Pansus DPRD Lampung Bahas Temuan BPK, Fokus pada Tata Kelola Anggaran Daerah

44
×

Pansus DPRD Lampung Bahas Temuan BPK, Fokus pada Tata Kelola Anggaran Daerah

Share this article
Example 468x60

Bandar Lampung – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung resmi mulai bekerja menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat perdana pansus digelar pada Senin (26/5/2025) dengan agenda menyusun jadwal kerja serta memetakan langkah strategis dalam mendalami temuan-temuan BPK.

Example 300x600

“Mulai hari ini Pansus LHP BPK DPRD Lampung resmi berjalan. Kami sedang menyusun agenda kegiatan sekaligus menyiapkan pembahasan teknis,” ujar Sekretaris Pansus, Deni Ribowo, usai rapat.

Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan, keberadaan pansus tidak hanya sekadar merespons laporan BPK, tetapi juga mendorong perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Lampung.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menggelar audiensi bersama BPK Perwakilan Lampung untuk memperdalam kajian. “Langkah ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung yang ingin menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan efektif,” imbuhnya.

Deni menjelaskan, saat ini pansus sedang menelaah dokumen LHP bersama tenaga ahli. Hasil kajian akan menjadi dasar pembahasan sebelum rekomendasi resmi disampaikan kepada Gubernur Lampung.

Menurutnya, setiap temuan yang berhubungan dengan pengembalian dana negara wajib ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab anggaran tidak hanya ada di level OPD, melainkan juga melekat pada pimpinan daerah.

“Undang-undang menegaskan bahwa pertanggungjawaban anggaran ada pada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Lampung,” tegas Deni.

Pansus DPRD Lampung menargetkan, setelah pendalaman selesai, rekomendasi yang diberikan dapat menjadi pedoman untuk memperbaiki sistem keuangan daerah sekaligus mencegah terulangnya temuan serupa pada pemeriksaan mendatang.

“Apalagi jika temuan BPK terus berulang, maka diperlukan kebijakan yang lebih tegas dari gubernur agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tutup Deni.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *